PPKN · Bab 2 Menaati Peraturan yang Berlaku

Opih

22/08/2021 13:23:24

SD 5 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Indonesia Negeri Tercinta Bab 2 Menaati Peraturan yang Berlaku Bab 3 Belajar Berorganisasi Bab 4 Bab 4 Keputusan Bersama

Halaman

3737

Pernahkah kamu mendengar kata peraturan?

Tentu kamu pernah mendengar kata peraturan. Di kelas satu kamu telah mempelajari

tata tertib. Tata tertib juga merupakan peraturan. Peraturan ada yang berlaku di keluarga,

sekolah, lingkungan masyarakat, hingga peraturan di lingkungan pemerintahan.

Peraturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan dibuat oleh pemerintah yang

disebut peraturan perundang-undangan. Lalu apa yang dimaksud peraturan perundang-

undangan?

Peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan tertulis yang dibentuk

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mengikat secara umum, baik

peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Apa dasar yang menjadi landasan pembuatan peraturan perundang-undangan?

Landasan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan pada:

a. Landasan Filosofi, yaitu bersumber dari dasar negara yakni Pancasila.

b. Landasan Sosiologis, yaitu berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang ada di

masyarakat.

c. Landasan Yuridis, yaitu mempunyai landasan hukum atau dasar hukum, yang

terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

Tahukah kamu perbedaan antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah?

Agar kamu lebih jelas mengenai perundang-undangan pusat dan daerah ini, ikuti

pembahasan berikut! Dengan mengikuti penjelasan berikut ini, selain kamu dapat

membedakan peraturan pusat dan daerah, kamu juga bisa menunjukkan peraturan

perundang-undangan yang termasuk peraturan perundang-undangan pusat dan daerah

serta pentingnya peraturan tersebut.

Agar kamu bisa memahami pembahasan pada bab ini, bacalah setiap materinya

dengan runtut, lakukan setiap tugas atau pekerjaan yang diberikan, serta jangan lupa

tanyakan pada guru kamu bila ada yang tidak dimengerti.

Menaati Peraturan

yang Berlaku

Bab

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3838

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Bupati dan

DPRD

Walikota dan

DPRD

Mencapai keamanan,

ketertiban, dan kenyamanan

serta ketentraman penduduk

Manfaat peraturan

Setiap peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat

yang berwenang yang mengikat secara umum, baik peraturan di tingkat

pusat maupun di tingkat daerah

• Landasan Filosofis; bersumber pada Pancasila

• Landasan Sosiologis; harus sesuai dengan kondisi/kenyataan di masyarakat

• Landasan Yuridi;s mempunyai dasar hukum dalam ketentuan yang lebih tinggi

Menurut UU No. 10

tahun 2004

Dasar/panduan membuat

perundang-undangan

Perundang-

undangan

Pusat dan

Daerah

Pendahuluan

Pengertian

perundang-undangan

Tata urutan

perundang-undangan

Perundang-undangan

pusat

Perundang-undangan

Daerah

Tujuan peraturan

Pentingnya

Peraturan

Dibuat oleh Presiden

dan DPR

• UU Pendidikan

• UU Pajak

• UU Pemilu

• UU Anti Korupsi

• UU lalu lintas

Provinsi

Kabupaten/

Kotamadya

Gubernur

dan DPRD

• Perda larangan merokok

di tempat umum

• Perda tata ruang daerah

• Perda Retribusi

Peraturan

Perundang-

undangan

3939

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Peraturan Perundang-undangan Tingkat

Pusat dan Daerah

Peraturan dibuat dan disusun untuk mengatur setiap kehidupan

manusia agar masyarakat menjadi tertib, aman, tentram, dan harmonis.

Peraturan yang mengatur tiap tingkah laku manusia dalam masyarakat

itu disebut norma.

Pernahkah kamu mendengar kata norma?

Kamu tentu pernah mendengar perkataan norma, karena waktu

di kelas tiga kamu telah mempelajarinya walaupun dalam pembahasan

belum rinci.

Pada dasarnya yang dimaksud norma adalah aturan bagi

seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat.

Norma yang berlaku di masyarakat ada beberapa macam, yaitu norma

agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Agar kamu dapat mengenal macam-macam norma tersebut,

perhatikan tabel di bawah ini!

Macam - Macam

Norma

Sumber/Asal-usulnya

Contoh

Sanksi bagi

Pelanggar

Norma Agama Wahyu Tuhan

Perintah untuk

Ancaman kelak di

melaksanakan

akhirat.

ibadah bagi

umat-Nya

Norma

Kesusilaan

Hati nurani manusia Jangan berbohong

Merasa bersalah,

berdosa, dan

menyesal.

Norma

Pergaulan manusia

Masuk rumah orang Akan dicela

Kesopanan

permisi

dan dikucilkan oleh

masyarakat

Norma Hukum Pemerintah atau

Larangan membunuh, Hukuman mati,

pejabat yang

mencuri, dsb.

penjara/kurungan,

berwenang

atau denda.

Agar kamu lebih paham, coba secara berkelompok mencari

beberapa contoh norma agama, kesusilaan, dan norma kesopanan

yang berlaku di masyarakat tempat tinggalmu.

4040

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Kegiatan 2.1Kegiatan 2.1

Kegiatan 2.1

Amati lingkungan keluargamu! Adakah norma yang pernah kamu atau

anggota keluargamu langgar? Jika ada, jelaskan!

No.

Norma Pelanggaran

1. Norma Kesopanan

• Meludah di depan orang tua

• .......................................

2. Norma Agama

• Tidak Salat bagi umat Islam

• .......................................

3. Norma Kesusilaan

• Berbohong

• .......................................

4. Norma Hukum

• .......................................

Dari keempat norma di atas, norma hukum merupakan salah satu

norma yang memiliki sifat memaksa pada anggota masyarakatnya

untuk dipatuhi. Jika ada yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi

yang tegas. Norma hukum dilihat dari bentuknya terbagi dua, yaitu

norma hukum tidak tertulis dan norma hukum tertulis. Norma hukum

tidak tertulis adalah norma hukum yang diyakini oleh warga

masyarakat dan dipatuhi tetapi tidak tertulis. Sedangkan norma hukum

tertulis adalah peraturan perundang-undangan.

Tahukah kamu yang dimaksud peraturan perundang-undangan?

Di Penduhuluan Bab 2 sudah disebutkan bahwa peraturan

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh

lembaga negara yang berwenang, baik peraturan di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah untuk dipatuhi oleh semua warganya.

Agar kamu dapat membedakan peraturan perundang-undangan

pusat dan peraturan perundang-undangan daerah, coba kamu

perhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU

No. 10 tahun 2004 berikut ini!

1. UUD 1945

4141

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

2. Undang-undang

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah, yang terdiri atas:

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Gubernur dan DPRD

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh bupati/

walikota dan DPRD

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh Kepala

Desa dan BPD

Dari tata urutan peraturan perundang-undangan di atas bisakah

kamu membedakan yang termasuk peraturan perundang-undangan

pusat dan peraturan perundang-undangan daerah?

Agar kamu lebih memahami peraturan perundang-undangan pusat

dan peraturan perundang-undangan daerah, coba kamu perhatikan

uraian berikut ini.

1. Peraturan Perundang-undangan Pusat

a. UUD 1945

Peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan

paling tinggi yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan sumber

hukum tertinggi yang berlaku di negara kita. Hal ini berarti

semua peraturan perundang-undangan dan atau semua

produk hukum yang ada di Indonesia haruslah bersumber

pada UUD 1945. Karena itu setiap peraturan yang ada

dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan.

b. Undang-undang

Undang-undang termasuk peraturan perundang-undangan

pusat dibawah UUD 1945. Setiap pembuatan UU, presiden

harus meminta persetujuan dari DPR. Jika rancangan UU

tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan UU tidak

boleh menjadi UU. Apabila rancangan UU mendapat

persetujuan DPR barulah bisa disahkan oleh presiden menjadi

UU.

Tahukah kamu mengapa pembuatan UU harus ada

persetujuan dari DPR?

c. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)

Perppu mempunyai kedudukan setingkat dengan UU,

meskipun pembuatannya dilakukan oleh presiden sendiri,

tidak dilakukan bersama atas persetujuan DPR. Hal ini

4242

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

dilakukan agar presiden dapat mengambil tindakan cepat

jika negara dalam keadaan gawat (genting) di mana negara

atau rakyat membutuhkan UU, sedangkan UU belum ada.

d. Peraturan Pemerintah (PP)

PP dibuat oleh presiden untuk menjalankan undang-undang

sebagaimana mestinya. Dengan demikian PP merupakan

peraturan perundang-undangan yang tidak berdiri sendiri,

sebab PP sebagai kepanjangan dalam melaksanakan UU yang

telah ada. Untuk itu bentuk atau isi PP tidak boleh

bertentangan dengan UU.

e. Peraturan Presiden

Peraturan presiden dibuat oleh presiden. Isi atau materi

peraturan presiden merupakan pelaksanaan dari peraturan

pemerintah.

2. Peraturan Perundang-undangan Daerah

Peraturan perundang-undangan daerah disebut peraturan

daerah, yang sering disingkat dengan istilah Perda. Perda dibuat

oleh pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD). Perda terdiri atas tiga macam atau

tingkatan, yaitu perda provinsi, perda kabupaten atau kota, dan

peraturan desa.

Gambar 2.1 Gambar 2.1

Gambar 2.1

Gedung MPR/DPR Pusat di Senayan, Jakarta

Di gedung inilah presiden membahas Rancangan UU bersama DPR

Sumber:

www.dpr.go.id

4343

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

a. Peraturan Daerah Provinsi

Pernahkah kamu bermain ke balai kota atau kantor gubernur?

Balai kota adalah kantor gubernur atau tempat kepala daerah

tingkat provinsi beserta aparatnya bekerja, menyelenggarakan

wewenang pemerintahan di wilayahnya. Untuk menjalankan

tugas, wewenang, dan menyelenggarakan pemerintahan

daerahnya, gubernur membuat berbagai peraturan yang berlaku

di daerahnya.

Peraturan yang dibuat di tingkat provinsi disebut peraturan

daerah (perda) provinsi. Perda provinsi dibuat oleh gubernur

sebagai kepala daerah pemerintahan provinsi bersama-sama

dengan DPRD Provinsi. Hal ini berarti setiap pembuatan perda

provinsi harus mendapat persetujuan dari DPRD tingkat provinsi.

Barulah setelah mendapat persetujuan DPRD provinsi, perda

provinsi bisa disahkan oleh gubernur.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan daerah (perda) kabupaten/kota dibuat oleh bupati/

walikota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota bersama

DPRD kabupaten/kota. Dalam pembuatan perda kabupaten/kota,

bupati/walikota harus mendapat persetujuan dari DPRD

kabupaten/kota yang merupakan wakil rakyat daerah setempat.

Gambar 2.2 Gambar 2.2

Gambar 2.2

Gedung Sate, kantor pusat pemerintahan Kota Bandung

Sumber:

http //lh4.ggpht.com

4444

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Oleh karena itu para wakil rakyat harus membahas dan

mempelajari dulu peraturan itu sebelum menyetujuinya, jangan

sampai rakyat dirugikan atau merasa terbebani.

c. Peraturan Desa

Pernahkah kamu mendengar peraturan desa? Tentu kamu

pernah mendengarnya, bukan? Di kelas empat kamu telah

mempelajarinya. Peraturan desa dibuat untuk mengatur berbagai

masalah yang menyangkut kepentingan seluruh warga

masyarakatnya.

Peraturan desa atau Perdes dibuat oleh kepala desa sebagai

kepala pemerintahan desa bersama dan atau atas persetujuan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil

rakyat di daerah desanya. Kedua badan ini secara bersama-sama

menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian setiap

perdes tidak bisa disahkan oleh kepala desa sebelum ada

persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Gambar 2.3Gambar 2.3

Gambar 2.3

Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dan atau atas persetujuan BPD

Dari uraian di atas tentu sekarang kamu sudah memahami yang

termasuk peraturan perundang-undangan pusat ataupun peraturan

perundangan-undangan daerah.

Tahukah kamu hubungan peraturan perundang-undangan pusat

dan peraturan perundang-undangan daerah?

Sumber:

kompas.co.id.tif

4545

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Peraturan perundang-undangan pusat dan daerah memiliki

hubungan dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan, ada dua prinsip yang berlaku. Kedua

prinsip itu adalah sebagai berikut.

a. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah

harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Materi atau isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan daerah (perda)

dalam pembuatannya memiliki hubungan dengan peraturan

perundang-undangan pusat. Hal ini karena perda daerah

kedudukannya lebih rendah dari peraturan perundang-undangan

pusat. Untuk itu semua perda yang akan dibuat harus berpedoman

dan atau merupakan kepanjangan dari peraturan perundang-

undangan pusat. Isi perda pun merupakan pelaksanaan dari isi yang

diperintahkan dalam perundang-undangan pusat. Untuk itu setiap

pelaksanaan perda merupakan tugas yang telah diberikan oleh

peraturan perundang-undangan pusat.

Apakah kamu sudah paham?

Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Salah satu peraturan

perundang-undangan pusat yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Melalui undang-undang inilah setiap daerah

menetapkan perda untuk mengatur dan mengurus wilayah

pemerintahan di daerahnya. Tanpa atau sebelum adanya UU yang

mengatur pemerintah daerah, tiap daerah tidak bisa dan tidak boleh

mengeluarkan atau menetapkan perda untuk mengatur wilayah

pemerintahan di daerahnya.

Bisakah masyakat ikut dalam merumuskan peraturan perundang-

undangan?

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan rakyat pun sangat diharapkan turut

aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan perundang-

undangan, baik melalui lisan maupun secara tulisan kepada pihak-

pihak yang berwenang. Begitu juga pihak-pihak yang berwenang

merumuskan perundang-undangan, seperti DPR atau DPRD sudah

seharusnya mendengarkan pendapat kelompok-kelompok

masyarakat, seperti tokoh agama, para praktisi, pengusaha, dan lain-

lain. Hal ini dilakukan agar perundang-undangan yang dibuat berpihak

pada kepentingan rakyat. Jika rakyat tidak dilibatkan dalam

merumuskan perundang-undangan maka perundang-undangan

4646

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

mungkin saja tidak akan sesuai dengan kebutuhan rakyat sehingga

tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Apakah kamu tahu perbedaan peraturan perundang-undangan

pusat dengan perundang-undangan daerah?

Perundang-undangan pusat berlaku dan mengatur seluruh aspek

kehidupan, mulai dari aparatur pemerintah hingga rakyat di seluruh

daerah. Sedangkan peraturan perundang-undangan daerah berlaku

dan mengatur aparat dan warga masyarakat yang termasuk atau yang

ada di daerahnya.

Kegiatan 2.2Kegiatan 2.2

Kegiatan 2.2

Coba perhatikan tata urutan perundang-undangan berikut ini, lalu tuliskan

siapa yang berhak untuk membuatnya!

No. Perundang-undangan Yang Berwenang Membuatnya

1 UUD 1945

....

2 UU

Presiden bersama DPR

3......

....

4......

....

5......

....

6 Perda Provinsi

....

7......

....

8 Peraturan Desa

....

Sumber:

hijbuttahrir.or.id

Gambar 2.4Gambar 2.4

Gambar 2.4

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, DPR

atau DPRD melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan

4747

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Tugas Tugas

Tugas

Mengapa jika rakyat tidak aktif memberikan masukan dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan akan merugikan

masyarakat?

Diskusikan dengan teman sebangkumu?

Pentingnya Peraturan

Setiap warga terikat oleh peraturan perundang-undangan, karena

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam

UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Untuk itu setiap perilaku warga negara

haruslah sesuai dan menaati peraturan perundang-undangan yang

berlaku tanpa terkecuali, baik seorang pejabat maupun rakyat biasa.

Hal ini seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, yaitu

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

itu dengan tidak ada kecualinya.”

Apa manfaat melaksanakan peraturan?

Ayo Belajar Mengingat

Kerjakan pada buku latihanmu!

1. Mengapa manusia memerlukan norma? Jelaskan!

2. Apa yang dimaksud dengan peraturan pusat? Jelaskan!

3. Bagaimana proses lahirnya perda tingkat provinsi? Jelaskan!

4. Apa hubungan peraturan pusat dan daerah? Jelaskan!

5. Apa perbedaan peraturan pusat dan daerah? Jelaskan!

4848

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Banyak manfaat yang akan kita rasakan dalam melaksanakan

peraturan. Contoh kecilnya dalam peraturan rumah tangga. Peraturan

di rumah mewajibkan setiap anak menghormati kedua orang tua dan

yang lainnya yang lebih tua. Jika semua anggota keluarga

melaksanakan peraturan tersebut, maka situasi keluarga akan rukun

dan damai. Namun bila semua anggota keluarga tidak saling

menghargai dan menghormati, maka kehidupan keluarga itu akan

kacau karena penuh dengan pertengkaran.

Gambar 2.5Gambar 2.5

Gambar 2.5

Suasana keluarga yang hidup rukun dan harmonis

Apakah pentingnya peraturan perundang-undangan?

Peraturan perundang-undangan sangat penting bagi warga negara

di antaranya sebagai berikut.

1. Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara

Apakah kamu tahu peraturan permainan sepak bola atau

bola voli? Aturan dalam permainan tersebut harus dipatuhi oleh

setiap peserta, dan jika ada yang melanggarnya akan dikenakan

sanksi. Jika permainan tersebut tidak ada peraturan maka peserta

permainan akan bermain sesuka hatinya. Permainan pun akan

kacau, tidak menentu. Peraturan yang dipakai dalam permainan

memberikan kepastian hukum.

4949

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Pelanggaran terhadap peraturan permainan sepak bola

akan dikenakan sanksi. Hal ini menunjukkan peraturan permainan

tersebut memberi kepastian hukum

Begitu juga dalam kehidupan masyarakat peraturan

perundang-undangan sangat penting agar ada kepastian hukum.

Tanpa adanya kepastian hukum, setiap orang akan bertindak

semaunya dan yang berlaku hukum rimba di mana yang kuat

akan menindas yang lemah. Dengan adanya kepastian hukum,

masyarakat akan merasa aman, tertib, dan tentram.

2. Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga

Masih ingatkah kamu yang dimaksud hak?

Tentu kamu masih ingat, karena dalam pembelajaran di

kelas 2 kamu telah mempelajarinya.

Hak adalah sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir

sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Tahukah kamu pemberian

Tuhan yang menjadi hak kita? Pasti banyak, bukan! Misalnya saja

kita sudah diciptakan Tuhan untuk hidup di dunia ini. Hal ini

berarti kita memiliki hak untuk hidup. Agar hak hidup kita tidak

ada yang merampasnya maka diperlukan peraturan perundang-

undangan untuk melindunginya, sehingga terus dapat terjaga.

Coba kamu bayangkan, kalau tidak ada peraturan perundang-

undangan yang menjaganya! Mungkin orang dengan bebas

membunuh orang lain dengan sesuka hatinya. Akan tetapi jika

Sumber:

www.kompas.com

Gambar 2. 6Gambar 2. 6

Gambar 2. 6

Peraturan permainan dalam sepak bola memberikan

kepastian hukum

5050

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

ada peraturan, setiap orang yang mencuri, membunuh, atau

melakukan tindak kejahatan yang lain akan dikenakan hukuman

yang setimpal dengan perbuatannya.

3. Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara

Kamu sudah tahu bahwa dalam permainan sepak bola ada

peraturannya. Misalnya, penjaga gawang bertugas menjaga

gawang dan diperbolehkan menangkap bola. Pemain yang lainnya

bertugas memasukkan bola ke gawang lawan dan tidak

diperbolehkan menyentuh bola dengan tangan. Apakah contoh

peraturan permainan ini menurut kamu adil? Tentu kamu akan

menjawab peraturan ini sudah adil, karena hal tersebut terdapat

dalam peraturan permainan sepak bola secara tertulis dan

disepakati seperti itu. Coba kalau belum ada peraturan permainan

sepak bola seperti itu, tentu kamu akan merasa kebingungan

untuk menjawab adil atau tidak.

Begitu juga bila ada perbuatan seseorang yang merugikan

orang lain atau orang banyak, maka jika tanpa peraturan orang

tersebut bisa dibebaskan atau mendapatkan hukuman seenaknya.

Apabila orang tersebut ternyata bebas maka orang yang dirugikan

akan merasa tidak adil, begitu juga bila orang tersebut dihukum

seenaknya mungkin saja hukumannya tidak sepadan atau sesuai

dengan perbuatan yang dilakukannya. Namun jika ada peraturan

maka orang tersebut tentu tidak akan dibebaskan, bahkan

mendapat hukuman yang sesuai dan dirasakan adil oleh semuanya

karena sudah jelas peraturannya.

4. Menciptakan Ketertiban dan Ketentraman

Peraturan perundang-undangan sangat penting bagi

masyarakat, karena dapat menciptakan ketertiban dan

ketentraman. Coba kamu bayangkan seandainya permainan sepak

bola atau bola voli tanpa peraturan. Tentu permainannya akan

kacau, bukan? Tetapi jika permainan tersebut menggunakan

peraturan maka permainan akan berlangsung tertib dan lancar.

Dengan demikian melalui peraturan perundang-undangan, tidak

akan terjadi kekacauan. Apabila segalanya telah baik dan

terkendali maka ketertiban dan ketentraman akan datang dengan

sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa peraturan perundang-

undangan sangat penting dalam kehidupan. Peraturan perundang-

undangan memiliki tujuan mengatur tingkah laku manusia agar

5151

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

tercipta suasana aman, tentram, harmonis, dan sejahtera yang pada

gilirannya dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap rakyat

Indonesia. Hal ini dapat terwujud bila setiap warga mau

melaksanakannya. Bagi yang melanggar harus diberikan sanksi yang

tegas dan nyata. Tanpa adanya sanksi, peraturan perundang-undangan

tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kekacauan.

Apakah peraturan perundang-undangan memiliki sanksi?

Dalam UU No. 10 tahun 2004 pasal 13 tentang peraturan

perundang-undangan disebutkan bahwa materi mengenai ketentuan

pidana hanya dapat dimuat dalam UU dan peraturan daerah. Dengan

demikian selain UU dan Perda tidak diizinkan untuk memuat ketentuan

pidana. Maksud ketentuan pidana di sini yaitu bahwa UU dan Perda

diperbolehkan memuat sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Tahukah kamu sanksi atau hukuman yang ada dalam ketentuan

pidana?

Dalam ketentuan pidana sanksi yang diberikan bagi yang

melanggar peraturan ada dua macam, seperti berikut ini.

1. Hukuman Pokok

• Hukuman mati, yaitu sanksi yang diberikan bagi si pelanggar

dengan jalan ditembak mati. Pernahkah kamu mendengar,

pelaksanaan hukuman mati di Indonesia?

• Hukuman penjara, yaitu sanksi yang diberikan dengan jalan

dimasukkan atau dijebloskan ke dalam penjara, paling lama

seumur hidup.

Gambar 2. 7

Seseorang dijebloskan ke dalam penjara karena pelanggaran

yang dilakukannya

Sumber:

images.google.co.id.

5252

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

• Hukuman denda, yaitu sanksi yang diberikan berupa

pembayaran berbentuk materi misalnya uang. Contohnya,

jika ada orang yang tidak memakai helm dalam berkendaraan

bermotor maka akan ditilang dan didenda berupa pembayaran

dengan uang.

2. Hukuman Tambahan

• Pencabutan hak-hak tertentu, yaitu sanksi yang diberikan

agar seseorang tidak bisa lagi menuntut atau melaksanakan

haknya. Misalnya, dalam barang dagangan mengandung

bahan yang dilarang, maka barang tersebut tidak boleh

diperjualbelikan lagi.

• Perampasan barang-barang tertentu, yaitu sanksi yang

diberikan berupa pengambilan barang. Misalnya orang yang

tidak mampu membayar kredit motor dalam waktu tiga bulan,

maka motornya akan diambil lagi oleh dealer atau lembaga

yang memberikan kredit motor tersebut.

Kegiatan 2.3Kegiatan 2.3

Kegiatan 2.3

Amati kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolahmu! Peraturan apa

menurut kamu yang diperlukan di sekolah dan tujuannya untuk apa?

No. Peraturan Tujuan

1 Kebersihan kelas

Agar kelas nyaman untuk belajar

2......

...

3......

...

4......

...

5......

...

6......

...

7......

...

8......

...

9......

...

10 ......

...

5353

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Ayo Belajar Mengingat

Tugas Tugas

Tugas

Contoh Peraturan Perundang-undangan

Tingkat Pusat dan Daerah

Setelah kamu dapat membedakan peraturan perundang-undangan

pusat dan daerah, apakah kamu juga dapat menyebutkan contoh

peraturan perundang-undangan pusat ataupun daerah? Coba kamu

simak penjelasan berikut ini.

1. Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat

Banyak sekali peraturan perundang-undangan pusat yang telah

disusun dan dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan akan terus

bertambah bila situasi dan kondisi terus membutuhkan atau

memerlukannya. Hal ini karena peraturan perundang-undangan harus

mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam

kehidupan. Salah satu contohnya dalam pemilihan presiden. Dulu

sebelum pemilu 2004 presiden dan wakil presiden tidak dipilih secara

langsung oleh rakyat. Namun seiring dengan perkembangan zaman

1. Bagaimana jika suatu masyarakat tidak memiliki peraturan?

Jelaskan!

2. Bagaimana seharusnya agar peraturan dapat ditaati oleh

masyarakat? Jelaskan!

3. Untuk siapa peraturan dibuat?

4. Apa tujuan dibuatnya peraturan?

5. Apa yang terjadi jika kita melanggar paraturan?

1. Jelaskan pentingnya peraturan dalam kehidupan sehari-hari!

2. Diskusikan dengan teman sebangkumu!

5454

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Sumber:

www.jakarta.go.id

dan tuntutan masyarakat, lahirlah UU tentang pemilihan presiden

dan wakil presiden No. 2 tahun 2002. Dengan UU itulah maka mulai

pemilu tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung

oleh rakyat.

Contoh peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-

undang, diantaranya:

a. UU tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam UU ini salah satunya berisi tentang keharusan bagi setiap

warga negara untuk bersekolah, paling rendah hingga tingkat sekolah

menengah pertama (SMP) atau sederajat (wajib belajar sembilan tahun).

Untuk itu kamu sebagai warga negara harus mematuhinya. Tujuan

diberlakukan UU ini agar setiap warga negara memiliki ilmu yang

cukup sebagai bekal dalam kehidupannya. Apabila kamu

melanggarnya tentu kamu akan rugi, karena sekarang sudah mulai

diberlakukan peraturan untuk mendapat pekerjaan minimal yang telah

lulus SMP atau sederajat. Bahkan untuk menjadi kepala desa, BPD,

dan aparatur desa pun sekarang paling rendah harus tamat SMP atau

sederajat. UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku

sekarang yaitu UU No. 20 tahun 2003.

Gambar 2.8Gambar 2.8

Gambar 2.8

Wajib belajar 9 tahun

b. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pernahkah kamu mendengar istilah korupsi? Apa yang dimaksud

dengan korupsi?

5555

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Korupsi dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia

berasal dari kata

korup yang artinya buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang)

yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya

untuk kepentingan pribadi). Jadi korupsi adalah penyelewengan atau

penyalahgunaan uang negara (perusahaan, dsb.) untuk kepentingan

pribadi atau golongan. Sebagai contoh korupsi yang paling kecil,

kamu disuruh membeli minyak tanah 5 liter oleh ibumu, namun kamu

membelinya hanya 4 liter. Kemudian kamu gunakan sisa uang ibumu

untuk keperluan kamu sendiri.

Lalu bagaimana dengan para pejabat yang melakukan tindak

korupsi?

Untuk menangani kasus korupsi, selain membentuk UU

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 tahun 2001, pemerintah

juga membentuk lembaga yang menangani kasus korupsi, yaitu Komisi

Pemberantas Korupsi melalui UU No. 30 tahun 2002.

Gambar 2.9Gambar 2.9

Gambar 2.9

Pengadilan adalah lembaga yang berwenang mengadili

dan memutuskan perkara

Melalui UU inilah setiap tindak korupsi di Indonesia ditangkap

dan diadili serta diberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda

sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

c. UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk apa kita membayar pajak?

Dengan membayar pajak berarti secara tidak langsung kita telah

ikut membangun bangsa dan daerah kita sendiri. Hal ini karena uang

5656

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk biaya kepentingan

masyarakat, seperti untuk biaya pendidikan, membangun jalan, atau

membangun sarana kepentingan umum lainnya.

Gambar 2.10

Dana pembangunan jalan raya dari hasil pembayaran pajak

Apakah setiap orang wajib membayar pajak?

Tidak semua orang harus membayar pajak. Orang yang membayar

pajak adalah orang yang menurut peraturan sudah kena wajib pajak

karena memiliki barang kena pajak, seperti memiliki bangunan atau

rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Selain itu orang yang wajib

membayar pajak karena memiliki pekerjaan tertentu dengan

panghasilannya sudah mencapai wajib pajak atau karena pekerjaannya

sudah ditentukan harus membayar pajak seperti pajak perdagangan

atau pajak-pajak pertambahan nilai (PPN).

Lalu bagaimana cara membayar pajak?

Membayar pajak dapat dilakukan dengan langsung membayar

pajak di kantor pajak atau melalui bank dan kantor pos setempat.

Namun untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bisa membayarnya

melalui petugas kelurahan.

Gambar 2.11

Membayar pajak bisa dilakukan di kantor pajak,

bank, ataupun di kantor pos

5757

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Kegiatan 2.4Kegiatan 2.4

Kegiatan 2.4

Untuk mengatur pembayaran pajak pemerintah mengeluarkan

UU perpajakan, seperti UU No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

Amati kehidupan sehari-hari di daerahmu! Pembangunan apa yang

dananya berasal dari hasil pajak?

No. Pembangunan Pelaksana

1. Pembuatan jalan aspal

Pemborong

...

Tahukah kamu yang disebut retribusi?

Retribusi hampir sama dengan pajak, hanya dalam pemungutan

dan penggunaannya yang berbeda. Hasil retribusi biasanya digunakan

untuk membangun daerah (wilayah) khusus yaitu daerah (wilayah)

yang telah membayar retribusi, sedangkan hasil pajak bisa digunakan

untuk membangun kepentingan umum, tidak terikat daerah (wilayah)

mana yang telah membayarnya.

Salah satu contoh retribusi yaitu retribusi terminal kendaraan

umum. Biasanya hasil retribusi tersebut digunakan untuk membangun

dan memelihara terminal.

Sumber:

www.tempointeraktive.com.

Gambar 2.12

Pendapatan dari

retribusi terminal

kendaraan umum

digunakan

untuk pembangunan

dan pemeliharaan

terminal tersebut

5858

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

d. UU tentang Lalu lintas

Peraturan lalu lintas dibuat untuk menciptakan keamanan,

kenyaman, dan ketertiban bagi pengguna jalan raya, termasuk pejalan

kaki dan pemilik atau pemakai kendaraan. Untuk itu agar di jalan

raya tertib dan aman, maka peraturan lalulintas harus dilaksanakan

oleh semua warga, baik yang berkendara maupun pejalan kaki.

Gambar 2.13

Polisi sedang mengadakan razia di jalan raya

Pernahkah kamu melihat polisi yang menghentikan pengemudi

kendaraan bermotor di jalan raya? Polisi tersebut sedang menindak

mereka yang melanggar peraturan lalu lintas. Polisi akan memeriksa

kelengkapan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SIM (Surat

Izin Mengemudi) milik pengendara yang melanggar. Oleh karena itu,

taatilah rambu-rambu lalu lintas saat kamu berada di jalan raya!

Bagaimana aturan bagi pejalan kaki di jalan raya?

Di jalan raya ada beberapa peraturan lalulintas yang harus ditaati,

seperti kita harus menyebrang melalui zebra cross atau jembatan

penyebrangan atau jika kita berjalan di jalan raya harus di trotoar, dan

sebagainya.

Gambar 2.14

Pejalan kaki harus menyeberang jalan melalui

jembatan penyeberangan

5959

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Kegiatan 2.5Kegiatan 2.5

Kegiatan 2.5

Bagaimana kalau kita melanggar peraturan lalu lintas?

Jika kita melanggar peraturan lalu lintas maka akan

membahayakan keselamatan diri kita sendiri dan juga merugikan

orang lain. Selain itu kita juga akan dikenakan sanksi. Contoh sanksi

bagi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dalam

UU Lalu lintas No. 14 tahun 1992 yaitu dipidana kurungan maksimal 6

(enam) bulan atau denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Gambar 2.15

Setiap pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM

Amati kondisi lalu lintas di jalan raya! Pelanggaran apa yang sering

terjadi?

No. Pelanggaran Pelaku

1. Tidak menggunakan helm Pengendara sepeda motor

...

10.

...

Sumber:

img208.imageshack.us

6060

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Sebenarnya masih banyak UU lainnya yang telah diberlakukan di

Indonesia. Coba kamu tanyakan pada gurumu atau orang tuamu,

undang-undang yang mengatur apalagi yang sudah ada selain yang

dibahas di atas. Jangan lupa tanyakan pula tujuan pembuatannya.

Kamu sudah mengenal contoh peraturan perundang-undangan

berupa undang-undang (UU). Sekarang, kamu akan mengenal contoh

peraturan perundang-undangan pusat yang lain, seperti Peraturan

Pemerintah Pengganti UU yang telah berlaku dan disahkan menjadi

UU yaitu UU No. 01/PRP/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun

2001 tentang pajak daerah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

No. 15 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Kementrian Republik Indonesia.

2. Peraturan Perundang-undangan Daerah

Banyak sekali perundang-undangan daerah yang telah disusun

dan dilaksanakan di setiap daerah. Tiap daerah memiliki peraturan

daerahnya sendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan

ini terjadi karena tiap daerah memiliki permasalahan dan kebutuhan

yang berbeda-beda. Misalnya, di daerah kabupaten Subang tidak ada

perda yang mengatur cara penangkapan ikan di laut karena tidak

memiliki wilayah lautan, sedangkan di Kabupaten Garut atau

Kabupaten Pangandaran peraturan ini tentu ada dan dibutuhkan oleh

masyarakatnya.

Peraturan perundang-undangan daerah di antaranya:

a. Perda tentang larangan merokok di tempat umum

Provinsi DKI Jakarta sudah memberlakukan peraturan larangan

merokok di tempat umum. Peraturan ini diberlakukan untuk

melindungi kesehatan semua

warga.

Peraturan larangan merokok

di tempat umum dibuat dan

diberlakukan sekitar tahun 2005.

Adapun tempat umum yang

dimaksud seperti lingkungan

pendidikan dan kendaraan umum.

Untuk melaksanakan aturan

tersebut sekarang di tempat-temat

umum sudah tersedia ruangan

khusus bagi perokok.

Gambar 2.16

Merokok di tempat umum dapat

mengganggu kenyamanan orang lain

6161

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Orang yang merokok di tempat umum akan mendapat sanksi

sesuai dengan peraturan yang berlaku atau didenda. Untuk itu jika

ada orang yang merokok di tempat umum, kita perlu mengingatkan

atau menegurnya.

b. Perda tentang pengelolaan pasar dan tempat jualan

Pernahkah kamu melihat orang berjualan di pinggir jalan atau di

trotoar tempat pejalan kaki?

Orang yang berjualan di pinggir jalan sangat mengganggu bagi

pejalan kaki, dan membuat kendaraan macet serta rawan kecelakaan.

Untuk itu di daerah perkotaan sudah dikeluarkan peraturan daerah

tentang pengelolaan pasar dan tempat berjualan dengan tujuan agar

pengelolaan pasar dan tempat berjualan tertib sehingga tidak

mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Kegiatan 2.6Kegiatan 2.6

Kegiatan 2.6

Coba amati orang yang suka merokok! Ciri apa yang bisa membedakan perokok dengan

bukan perokok?

No.

Perokok Bukan Perokok

1. Wajah tidak segar

Wajah segar

2. Napas cepat tersengal-sengal Napas tidak mudah tersengal-sengal

....

Sumber:

www.sumenep.go.id.

Gambar 2.17

Penertiban

pedagang kaki lima

6262

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

c. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pernahkah kamu melihat orang yang sedang membangun rumah

atau bangunan lainnya? Orang yang akan mendirikan bangunan harus

memiliki surat izin mendirikan bangunan dari pemerintah setempat.

Surat izin mendirikan bangunan tujuannya agar setiap orang tidak

seenaknya dalam mendirikan bangunan, sehingga dapat merugikan

keselamatan dirinya atau merugikan orang lain. Jika hal ini dilanggar,

maka petugas yang berwenang akan merobohkan bangunan tersebut.

Contohnya di kawasan puncak, Bogor, banyak sekali bangunan vila

yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Akhirnya bangunan

tersebut dirobohkan karena melanggar peraturan daerah tentang tata

ruang wilayah yang bertujuan mengatur tata ruang pemanfaatan lahan

sebagai pengembangan wilayah pembangunan.

Gambar 2.18

Kawasan Puncak Bogor dengan bangunan vila-vilanya; beberapa bangunan

yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan di kawasan ini dirobohkan

Penertiban bangunan kawasan Puncak Bogor bertujuan untuk

melindungi kawasan itu dari kerusakan lingkungan. Coba kamu

bayangkan jika kawasan itu rusak!

Kawasan puncak Bogor merupakan daerah resapan air. Jika semua

kawasan resapan air dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan, maka

Sumber:Sumber:

Sumber:

www.nitz.net

6363

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

daerah resapan air akan berkurang. Saat musim hujan tiba, air tidak

lagi dapat meresap ke dalam tanah, namun langsung turun ke sungai

sehingga sungai penuh dan meluap sehingga mengakibatkan banjir

di daerah hilir. Akibatnya, wilayah ibu kota Jakarta sebagai muara

aliran sungai itu pun tertimpa banjir.

Gambar 2.19

Banjir yang melanda Jakarta karena kerusakan lingkungan

Masih banyak peraturan daerah lainnya yang sudah dibuat. Untuk

itu, coba tanyakan kepada gurumu peraturan daerah yang ada di

wilayah kamu dan jangan lupa tanyakan tujuan pembuatan peraturan

tersebut!

Dengan demikian peraturan daerah atau

keputusan kepala daerah dibuat dalam rangka

mengatur dan menyelenggarakan pemerintah dan

pelaksanaan pembangunan daerah atau yang

menyangkut kebijakan publik. Maksud pembuatan

kebijakan publik yaitu bahwa peraturan daerah

dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban,

ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan

masyarakat serta melindungi hak-hak masyarakat.

Selain perda kamu juga harus tahu contoh peraturan desa. Untuk

itu secara berkelompok pergilah ke balai desa di tempat tinggalmu

atau desa terdekat untuk menanyakan peraturan desa apa saja yang

telah ada, dan jangan lupa tanyakan juga tahun berlaku serta tujuan

pembuatannya.

Kebijakan publik adalah yang

menyangkut kepentingan

orang banyak atau masyarakat

umum, misalnya dilarang

merokok di tempat umum,

dsb.

Sebaiknya Kamu Tahu

Sumber:Sumber:

Sumber:

www. ma6ma.files.wordpress.c.tif

6464

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Kegiatan 2.7Kegiatan 2.7

Kegiatan 2.7

Amati kehidupan sehari-hari warga di lingkunganmu!

Peraturan apa yang sering dilanggar warga?

No. Peraturan Pelanggaran

1. Kebersihan lingkungan Membuang sampah sembarangan

2. Lalu lintas

Tidak menggunakan helm

...

10.

...

Dari semua contoh pelaksanaan perundang-undangan tadi, kita

dapat mengambil kesimpulan, bahwa peraturan dibuat untuk

mengatur kehidupan agar selalu tertib. Semua peraturan yang

ditetapkan tidak akan merugikan, karena dibuat oleh pemerintah

setelah mendapat persetujuan dari wakil rakyat yang selalu

mendengarkan atau memperhatikan aspirasi rakyat. Untuk itu sebagai

warga negara yang baik, kita wajib melaksanakan semua peraturan

perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Ayo Belajar Mengingat

1. Apa yang dimaksud peraturan daerah? Jelaskan!

2. Untuk apa peraturan lalu lintas dibuat? Jelaskan!

3. Mengapa tindak korupsi harus diberantas? Jelaskan!

4. Mengapa mendirikan bangunan harus memiliki izin?

Jelaskan!

5. Mengapa orang-orang yang berjualan di trotoar atau pinggir

jalan harus ditertibkan? Jelaskan!

6565

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Ayo Belajar Mengenal Diri

Tugas Tugas

Tugas

1. Peraturan Daerah apa yang pernah kamu laksanakan di

daerahmu?

2. Diskusikan dengan teman sebangkumu!

Berikan tanda centang (

) pada kolom S bila setuju, KS bila kurang

setuju, dan TS bila tidak setuju.

No Pernyataan

Jawaban

S KS

1 Di mana pun kita berada kita

harus menaati aturan

2 Berbohong merupakan

pelanggaran terhadap aturan

3 Dengan membayar pajak maka

rakyat sebenarnya dirugikan

4 Merokok itu sangat merugikan

bagi kita dan harus ada aturan

yang melarangnya

5 Menertibkan orang berjualan

di jalan itu termasuk perbuatan

yang tidak berpihak pada

rakyat miskin

6 Bagi pelanggar lalu lintas

sudah seharusnya dihukum

karena akan merugikan semua

orang

7 Bila aturan tidak dilaksanakan

maka kehidupan ini akan

kacau

8 Peraturan dibuat agar

masyarakat tertib dan aman

6666

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

Pemecahan Kasus

9 Korupsi sudah seharusnya

diberantas

10 Penyebab banjir antara lain

hutan gundul

Di sebuah bus kota penuh

dengan penumpang. Namun

kondektur terus memasukkan

penumpang hingga dalam bus

tersebut banyak penumpang

yang berdiri. Salah seorang

penumpang asyik merokok

hingga menambah sesak

napas. Saat itu terdengar

seorang ibu batuk-batuk, lalu

dia marah-marah.

Berdasarkan ilustrasi di atas, diskusikan dengan temanmu hal-

hal berikut ini!

1. Bagaimana menurutmu perbuatan sopir dan kondektur yang

terus memasukkan penumpang?

2. Bagaimana seharusnya sikap penumpang bila ternyata bus

sudah penuh?

3. Bagaimana menurutmu perbuatan penumpang yang

merokok?

4. Apakah yang merokok melanggar aturan? Apakah ia

merugikan orang lain? Jelaskan!

5. Bagaimana sebaiknya sikap penumpang yang tidak merokok?

6. Dari peristiwa tadi, siapakah yang bersalah? Jelaskan

kesalahannya!

7. Jika saat itu kamu ada di sana, apa tindakan kamu?

6767

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

RangkumanRangkuman

Rangkuman

1. Peraturan perundang-undangan pusat berbentuk UU dibuat

oleh pemerintah pusat dan DPR.

2. Dilihat dari kedudukannya, UUD 1945, Perppu, PP, dan

Peraturan Presiden termasuk peraturan perundang-

undangan tingkat pusat.

3. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah tingkat

provinsi dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota.

4. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD.

5. Peraturan desa bila dilihat dari kedudukannya bisa

digolongkan sebagai peraturan daerah, yang dibuat oleh

kepala desa dan BPD.

6. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan pusat.

7. Peraturan dibuat untuk dilaksanakan oleh semua warga

negara tanpa terkecuali.

8. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan supaya tertib.

9. Warga negara yang baik selalu sadar untuk melaksanakan

peraturan yang berlaku.

10. Patuh terhadap aturan keluarga adalah cerminan ketaatan

terhadap peraturan negara.

Aku Tahu ºAku Tahu º

Aku Tahu º

1. Sekarang aku tahu, bahwa di mana pun kita berada pasti ada

peraturan karena tanpa peraturan kehidupan akan kacau.

Sedangkan dengan adanya peraturan hidup kita jadi aman,

tertib, dan nyaman.

2. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, aku sekarang tahu mana

yang termasuk peraturan pusat dan peraturan daerah. Aku

juga tahu bahwa peraturan pusat dibuat oleh presiden

bersama DPR, sedangkan peraturan daerah dibuat oleh kepala

daerah dan DPRD.

6868

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban

yang paling tepat!

1. UU dibuat oleh Presiden bersama dengan ....

Dewan Perwakilan Rakyat

b. DPRD

wakil presiden

d. rakyat

2. Perda artinya ....

a. perang dagang

b. peraturan daerah

c. pemerintah daerah

d. peraturan dagang

3. Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang ....

a. ulu adat

b. walikota

c. bupati

d. gubernur

3. Sekarang aku bisa menjelaskan cara pembuatan peraturan

daerah. Peraturan daerah dibuat tidak boleh bertentangan

dengan peraturan pusat atau peraturan yang lebih tinggi, dan

berlaku hanya untuk daerahnya. Sedangkan peraturan pusat

berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.

4. Aku juga tahu bahwa peraturan pusat atau daerah dibuat

menyangkut kebijakan publik. Hal ini berarti peraturan itu

dibuat untuk kepentingan masyarakat umum, agar masyarakat

tertib, tentram, damai, dan sejahtera serta terlindungi hak-

haknya.

Uji Kemampuan

6969

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

4. Tugas DPR dalam pembuatan peraturan adalah ....

a. melarang

b. menganjurkan

c. menambahkan

d. memberikan persetujuan

5. Gubernur adalah pemimpin dari pemerintahan ....

a. kabupaten

b. kota

c. provinsi

d. kelurahan

6. Peraturan dibuat untuk mengatur ....

a. kelompok kuat

b. kelompok lemah

c. kehidupan

d. kehidupan supaya tertib

7. Peraturan daerah harus sesuai dengan ....

a. peraturan pusat

b. harapan kepala daerah

c. perundang-undangan

d. keinginan penguasa

8. Semua peraturan memiliki ... bagi si pelanggar.

a. aturan

b. sanksi

c. hadiah

d. petunjuk

9. UU yang memuat Sistem Pendidikan Nasional adalah ....

a. UU RI No. 34 tahun 2000

b. UU RI No. 20 tahun 2001

c. UU RI No. 30 tahun 2002

d. UU RI No. 20 tahun 2003

10. Tidak berbohong merupakan salah satu contoh pelaksanaan norma

....

a. agama

b. kesopanan

c. kesusilaan

d. hukum

7070

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

11. Kelengkapan yang harus dibawa oleh pengendara kendaraan

bermotor adalah ....

a. surat tugas

b. SIM

c. surat tilang

d. surat gade

12. Membuang sampah di tempatnya merupakan cara menjaga ....

a. kesehatan

b. kebersihan

c. keamanan

d. kehormatan

13. Peraturan pemerintah pusat berlaku bagi ....

a. seluruh warga negara Indonesia

b. warga daerah

c. warga kota

d. warga tertentu

14. Tidak berbohong merupakan salah satu contoh pelaksanaan norma

....

a. agama

b. kesopanan

c. kesusilaan

d. hukum

15. Membayar pajak merupakan tindakan ... peraturan.

a. melanggar

b. menghindari

c. membohongi

d. mematuhi

16. Merokok sangat merugikan ....

a. kesenangan

b. kekayaan

c. kesehatan

d. keindahan

17. Perda tentang larangan merokok di tempat umum berlaku sejak

tahun ....

a. 2004

b. 2006

c. 2007

d. 2005

7171

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

18. Lembaga pemerintahan yang bertugas memberantas korupsi

adalah ....

a. BPK

b. KPK

c. BPD

d. KPB

19. Perbuatan memperkaya diri dan merugikan keuangan negara

disebut tindakan ....

a. korupsi

b. kolusi

c. nepotisme

d. legal

20. Peraturan desa dibuat oleh ....

a. Kepala Desa

b. BPD

c. Kepala desa dan BPD

d. Aparat desa

21. Zat berbahaya dalam rokok adalah ....

a. gula

b. abu

c. nikotin

d. rasa

22. Peraturan daerah mengenai cagar budaya mengatur masalah ....

a. pertokoan

b. sekolah

c. bangunan tua

d. industri

23. STNK adalah ....

a. Surat Tanda Kendaraan

b. Surat Tanda Kepemilikan

c. Surat Tanda Kepunyaan Kendaraan

d. Surat Tanda Nomor Kendaraan

24. Perbuatan yang melanggar hukum di antaranya adalah ....

a. membayar pajak tepat waktu

b. membawa SIM saat berkendaraan

c. mengambil barang milik orang lain

d. membantu teman

7272

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

25. Peraturan daerah tingkat kabupaten disahkan oleh ....

a. Gubernur

b. DPRD Provinsi

c. DPRD Kabupaten

d. bupati

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

26. Peraturan daerah dibuat oleh ...dan disahkan oleh ....

27.

Kepala pemerintahan negara kita disebut ....

28.

Lembaga pemerintahan yang menangani korupsi adalah ....

29.

Zat beracun dalam rokok adalah ... dan ....

30. Patuh pada aturan merupakan ciri dari ....

31. Kepala Pemerintahan Kota adalah ....

32.

Zebra cross

adalah tempat untuk...jalan.

33. Pelanggar aturan akan diberikan ....

34. UU tentang korupsi merupakan peraturan tingkat ...

35. Lembaga wakil rakyat di daerah adalah ....

7373

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban

yang paling tepat!

1. Batas laut teritorial dihitung sejauh ... mil dari garis pantai paling

luar.

200

d. 120

2. Indonesia dibagi menjadi ... wilayah bagian waktu.

a. empat

b. dua

c. tiga

d. lima

3. Jika di Kota Bandung pukul 07.00, maka di kota Makassar pukul

....

a. 08.00

b. 06.00

c. 07.00

d. 09.00

4. Jumlah suku bangsa di Indonesia sekitar ... suku bangsa.

a. 150

b. 200

c. 400

d. 300

5. Batas wilayah dasar laut yang dalamnya tidak lebih dari 200

meter dan jauhnya tidak lebih dari 200 mil disebut ....

a. ZEE

b. batas laut teritorial

c. batas landas kontinen

d. batas hukum laut

6. Luas wilayah lautan negara Indonesia adalah ....

a. 1.288.683 km

b. 2.288.683 km

c. 4.288.683 km

d. 3.288.683 km

7474

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

7. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan

tanggung jawab ....

a. presiden

b. rakyat

c. seluruh warga Indonesia

d. TNI

8. GAM adalah suatu kelompok separatis yang bergejolak di daerah

....

a. Papua

b. Sumatra Utara

c. Jawa Timur

d. Nanggroe Aceh Darussalam

9. Pulau yang berbatasan dengan Negara Singapura adalah ....

a. Batam

b. Weh

c. Alor

d. Madura

10. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik,

terdapat dalam UUD 1945 pasal ....

a. 1 ayat 1

b. 1 ayat 2

c. 1 ayat 3

d. 2 ayat 1

11. Negara Timor Leste adalah negara tetangga yang berbatasan

dengan ....

a. Nusa Tenggara Barat

b. Papua Barat

c. Jawa Barat

d. Nusa Tenggara Timur

12. Negara yang berbatasan dengan Provinsi Papua Timur adalah ....

a. Singapura

b. Malaysia

c. Papua Nugini

d. Australia

7575

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

13. Selisih waktu setiap wilayah waktu di Indonesia adalah ... jam.

a. empat

b. dua

c. satu

d. tiga

14. Perjanjian tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki merupakan

kesepakatan antara ... dengan ....

a. NKRI - GAM

b. NKRI - OPM

c. OPM - GAM

d. NKRI - Malaysia

15. Bencana besar yang pernah menimpa daerah Aceh dan sekitarnya

dengan korban yang sangat besar yaitu ....

a. banjir

b. tsunami

c. longsor

d. kekeringan

16. Pulau Sipadan dan Pulau ... lepas menjadi wilayah negara

Malaysia.

a. Alor

b. Ligitan

c. Nipah

d. Madura

17. Supaya kehidupan tertib dan teratur, maka perlu adanya ....

a. penegak hukum

b. peraturan

c. hadiah

d. polisi

18. Pemda adalah singkatan dari ....

a. Pemerintah Dalam

b. Pemerintah Dagang

c. Pemerintah Daerah

d. Pemerintah Datang

7676

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

19. Peraturan daerah tingkat provinsi dibuat oleh DPRD provinsi

dan ....

a. bupati

b. gubernur

c. walikota

d. wakil gubernur

20. Bupati merupakan pemimpin daerah tingkat ....

a. kelurahan

b. provinsi

c. kabupaten

d. kota

21. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ....

a. peraturan pusat

b. perundang-undangan

c. keinginan pejabat

d. keinginan pemimpin

22. DPRD Kota membuat perda kota bersama ....

a. bupati

b. wakil bupati

c. walikota

d. camat

23. Jembatan penyeberangan dibuat pemerintah untuk ...

penyeberang jalan.

a. keindahan

b. keamanan

c. ketertiban

d. kekuatan

24. Setiap kendaraan bermotor harus memiliki surat kelengkapan,

yaitu ....

a. Surat Izin Jalan

b. Surat Tanda Nomor Kendaraan

c. Surat Izin Mengemudi

d. Surat Pembelian

7777

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

25. Untuk membangun rumah, semua warga harus memiliki surat

....

a. tanah

b. wasiat

c. izin mendirikan bangunan

d. pembelian bahan

26. Negara Indonesia ialah negara hukum. Ini merupakan bunyi UUD

1945 pasal ....

a. 1 ayat 1

b. 1 ayat 2

c. 1 ayat 3

d. 2 ayat 1

27. Peraturan lalu lintas yang sering dilanggar oleh pengguna jalan

adalah ....

a. pengendara tidak memiliki SIM

b. pengendara memakai helm

c. berhenti di lampu merah

d. mengendarai kendaraan sesuai aturan

28. Membeli tiket yang sah sewaktu naik kereta adalah bentuk ....

a. ketaatan perintah

b. ketaatan pada penguasa

c. ketaatan ibadah

d. ketaatan peraturan

29. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu peraturan ....

a. kesehatan

b. perpajakan

c. tata kota

d. kehutanan

30. Di Jakarta, merokok di tempat umum sudah dilarang, karena

merokok membahayakan ....

keindahan

kesehatan

kerindangan

kekuatan

7878

Pendidikan Kewarganegaraan 5

untuk SD/MI Kelas V

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas!

31. Apakah yang dimaksud dengan NKRI? Jelaskan!

32.

Siapa yang bertanggung jawab atas keutuhan negara Indonesia?

Jelaskan!

33. Tuliskan yang termasuk peraturan perundang-undangan daerah!

34. Mengapa setiap kendaraan harus memiliki STNK? Jelaskan!

35. Sebutkan zat berbahaya yang terkandung dalam rokok!

36. Tuliskan 3 contoh peraturan daerah dan 3 contoh peraturan pusat!

37. Bagaimana cara menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia? Jelaskan!

38. Apa yang dimaksud dengan batas landas kontinen? Jelaskan!

39. Sebutkan negara tetangga yang wilayah daratannya berbatasan

langsung dengan negara kita!

40. Apa manfaat mematuhi suatu peraturan?